Jakarta, NU Online
Lembaga Penyuluhan dan
Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) menyesalkan sikap Menteri
Kesehatan yang bersikukuh meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono
untuk aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
“Jika
ternyata nanti presiden menyetujui dan mengaksesi FCTC, itu sebuah
bencana besar bagi dunia pertanian di Indonesia,” kata Ketua Pengurus
Pusat LPBHNU, Andi Najmi Fuaidi di Jakarta, Senin (26/5).
Andi
mengungkapkan, bencana besar jika aksesi FCTC dilakukan karena tembakau
adalah sedikit dari sisa tanaman yang bisa dibanggakan oleh bangsa
Indonesia. Pembatasan penanamannya akan memukul kehidupan petani dan
masyarakat terkait lainnya.
“Satu yang harus dicatat Pemerintah
sebagai pertimbangan, komoditi tembakau memberikan sumbangan yang tidak
kecil untuk pemasukan negara melalui cukai. Harus diakui juga bahwa
tembakau menjadi andalan perekonomian jutaan masyarakat Indonesia,”
jelas Andi.
Alasan lain penolakan aksesi FCTC, masih kata Andi,
karena menanam tembakau sudah menjadi budaya turun temurun di kalangan
petani di Indonesia, dengan hasil panen yang diakui dunia. “Tidak mudah
meminta petani kita beralih ke komoditi tanam lain, karena bagi mereka
menanam tembakau adalah warisan leluhur,” tegasnya.
Atas apa
yang disampaikannya, Andi mendesak Pemerintah Indonesia tidak lemah
dalam menghadapi tekanan-tekanan asing yang dinilai menggunakan isu
perlindungan kesehatan sebagai kedok.
LPBH NU juga mendesak
Pemerintah menerbitkan regulasi terkait pertembakauan yang sesuai dengan
kondisi industri di Indonesia, karena karakteristik yang memang berbeda
dengan negara-negara lain.
“Kami, LPBH PBNU, juga mendesak
kepada DPR dan Pemerintah mendatang untuk memprioritaskan pembahasan dan
pengesahan RUU Pertembakauan, yang mana itu adalah bagian dari
perlindungan terhadap petani dan warisan budaya Indonesia,” pungkas
Andi. (Red: Anam)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar